SEMARANG - Menjadi Pembina Apel Pagi hari, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah DR A Yuspahruddin menyampaikan beberapa wejangan yang cukup krusial, Senin (26/09/2022).
Perihal kedatangan Tim BPK ke Kantor Wilayah menjadi pembuka amanat Kakanwil. Berdasarkan informasi yang disampaikan Yuspahruddin, Tim BPK akan melakukan pemeriksaan pada tanggal 3-9 Oktober 2022.
Baca juga:
227 Pejabat Eselon Dilantik Menjadi JFT
|
Menyikapi hal ini, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kakanwil Kemenkumham Jateng) A Yuspahruddin mengharapkan adanya upaya persiapan.
"Terkait PNBP ini untuk dipersiapkan sebaik-baiknya. Baik kegiatannya maupun administrasinya, kita siapkan sedemikian rupa, Manajemen diperbaiki, sehingga tidak akan ada persoalan yang menyumbang citra buruk untuk Kementerian, " ungkapnya.
Arahan kedua, Kakanwil bicara tentang anggaran yang telah lepas "blokir". Tentang masalah tersebut, Yuspahruddin menginginkan jajarannya melakukan respon cepat.
"Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk melaksanakannya, " katanya memberikan instruksi.
"Jangan sampai saat nanti bintang dibuka, kita gelagapan. Karena ini sudah akan memasuki bulan Oktober. Kita semua harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa menyerap anggaran itu, " tambahnya.
Berikutnya, Kakanwil mengajak peserta apel untuk pandai-pandai bersyukur dengan kondisi saat ini, sebagai seorang ASN. Menurut Yuspahruddin, dengan kenaikan harga BBM yang memberikan efek domino begitu besar, tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan ASN bila dibandingkan dengan golongan masyarakat lainnya.
"Kita harusnya bersyukur, bahwa kita dapat penghasilan setiap bulan, penghasilan tetap, mendapatkan tunjangan risiko, " ujarnya.
Bentuk rasa syukur yang dimaksud Kakanwil adalah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yuspahruddin mengatakan, pada kondisi "sensitif" tersebut, biasanya masyarakat lebih kritis terhadap pelayanan dan kinerja ASN.
Yuspahruddin menghimbau agar tidak melakukan kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, apalagi sampai melakukan pungutan liar.
Masih berkaitan dengan hal sebelumnya, Kakanwil mengarahkan untuk tidak lebih mengedepankan prestasi, namun malah melegalkan perbuatan yang salah.
"Masalah prestasi, nggak usah hebat luar biasa. Yang penting tidak membuat kesalahan, karena itu juga adalah sebuah prestasi, " katanya.
Terakhir, dia menghimbau untuk lebih bijaksana dalam bermedia sosial. Terlebih yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.
Kata Yuspahruddin, berdasarkan arahan KPU, seorang ASN tidak boleh menunjukkan identitas politik, tidak menyatakan dukungan secara frontal dan secara langsung dan harus netral.
Apel pagi diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, serta Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional para Pelaksana dan PPNPN Kantor Wilayah.
(N.Son/***)